Sistem dan Struktur Politik - Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru (1966-1998)

Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru (1955 - 1998)

Materi IPS

   Indonesia - Komunitas - Sistem dan Struktur Politik - Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru (1966-1998).

---

TUJUAN PEMBELAJARAN

* Setelah mempelajari uraian ini, diharap kamu dapat :
1. Menjelaskan proses transisi yang terjadi antara masa Demokrasi Terpimpin dengan masa Orde Baru.
2. Menganalisis beberapa perubahan yang dilakukan pemerintahan Orde Baru di bidang politik, ekonomi, pertahanan-keamanan, dan sosial budaya, setelah masa Demokrasi Terpimpin berakhir.
3. Mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru.

---

Struktur Sistem dan Struktur Politik

Materi IPS

Struktur Sistem dan Struktur Politik Serta Penjelasannya

Materi IPS

   Indonesia - Komunitas - Sistem dan Struktur Politik - Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru (1966-1998). Orde Baru adalah suatu sistem pemerintahan yang hendak menerapkan tatanan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Orde ini lahir setelah terjadinya tragedi nasional pada tahun 1965.
- Orde baru mampu bertahan selama 32 th Karena Orde Baru mampu menciptakan dan memelihara stabilitas sosial politik dengan mewujudkan pembangunan nasional yang dirancang secara bertahap dan berkesinambungan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

---

A. Masa Transisi 1966-1967

1. Aksi Tritura

• Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30 S PKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia.

• Peristiwa trsebut telah menimbulkan berbagai aksi . Diantaranya aksi TRI TURA.

Isi Tritura : 

• Pada 12 Januari 1966 dipelopori oleh KAMI dan KAPPI, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR mengajukan tiga buah tuntutan yaitu: (1) Pembubaran PKI, (2) Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI, dan (3) Penurunan harga/perbaikan ekonomi.

2. Surat Perintah Sebelas Maret

   Kekacauan politik yang terjadi membuat presiden sukarno memerintahkan komandan resimen cakrabirawa , brigjen subur untuk membuat konsep surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret, atau SP 11 Maret, atau Supersemar.

• Supersemar berisi pemberian mandat kepada Letjen. Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah.

• Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru.

- faktor yang melatar belakangi lahirnya Supersemar, diantaranya:

1. Situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting.
2. Untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G 30 S/PKI.
3. Menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah.

3. Dualisame kepemimpinan Nasional
• Memasuki tahun 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Disatu pihak Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. (2 kali pertanggungjawabannya ditolak oleh MPRS).
• Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Supersemar, diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet, yang diberi nama Kabinet Ampera.
• Sebuah kabinet baru telah terbentuk dan diberi nama Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Kabinet tersebut diresmikan pada 28 Juli 1966.
• Kabinet ini mempunyai tugas pokok untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program kabinet tersebut antara lain adalah memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan, dan melaksanakan pemilihan umum sesuai denganKetetapan MPR RI No. XI/MPRS/1966.
• Sesuai dengan UUD 1945, Presiden Soekarno adalah pemimpin Kabinet. Akan tetapi pelaksanaan pimpinan pemerintahan dan tugas harian dilakukan oleh Presidium Kabinet yang diketuai oleh Letnan Jenderal Soeharto.

Terima Kasih Telah Berkunjung di Website Kami

"Bila ada Pertanyaan, Kritik, Komplen Mengenai Software, Games dan lain-lain dan Jika ada salah satu link download hilang/rusak bisa berkomentar pada website yang telah kami sediakan."

Pengunjung yang baik itu selalu meninggalkan jejak (komentar) :3